Perkembangan pembangunan IKN kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono di Jakarta. Bagi pembaca di Pekanbaru dan Riau, isu ibu kota baru ini penting karena menyangkut arah investasi infrastruktur nasional dan koordinasi pusat-daerah dalam jangka panjang.
Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 10 September 2026. Informasi tersebut terungkap lewat unggahan Dasco di akun Instagram pribadinya, yang turut menegaskan fokus pembahasan pada tahap-tahap pembangunan yang sedang berjalan.
Isi pembicaraan di Senayan
Menurut keterangan Dasco, membangun pusat pemerintahan baru menuntut ketepatan di setiap tahap. Pokok pembicaraan mencakup kemajuan kawasan inti pemerintahan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta rencana pengembangan tahap berikutnya.
Penekanan pada urutan pekerjaan itu mencerminkan kebutuhan agar setiap paket infrastruktur saling terhubung: dari akses dasar, fasilitas pemerintahan, hingga layanan yang menopang aktivitas ASN dan masyarakat di kawasan inti.
Peran DPR dalam pengawasan lapangan
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa DPR akan terus menjalankan fungsinya agar pembangunan IKN selaras dengan rencana yang sudah ditetapkan. Lembaga legislatif, katanya, tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menelaah realisasi di lapangan.
Dasco menyampaikan bahwa pihaknya di DPR RI akan terus mengecek capaian di lapangan dan mengoordinasikan hal-hal yang diperlukan. Tujuannya agar pelaksanaan tetap sesuai rencana, anggaran, serta tepat sasaran.
Mengapa isu ini relevan bagi Riau
Meskipun lokasi proyek berada di Kalimantan Timur, dampak kebijakan IKN terasa secara nasional, termasuk bagi daerah seperti Riau. Perhatian pada ketepatan anggaran dan tahapan pembangunan menjadi rujukan publik saat menilai prioritas infrastruktur di luar ibu kota baru.
Bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah di Pekanbaru, transparansi capaian IKN juga memberi sinyal bagaimana pusat mengelola proyek strategis. Pola pengawasan parlemen terhadap otorita dapat menjadi bahan pembelajaran tata kelola proyek berskala besar di daerah.
Tahap lanjut yang perlu dicermati publik
Fokus pada kawasan inti pemerintahan menandai bahwa fase awal tidak berhenti pada seremoni, melainkan pada kesiapan fungsi. Infrastruktur pendukung disebut sebagai bagian tak terpisahkan agar kawasan inti dapat beroperasi secara bertahap tanpa ketimpangan layanan.
Rencana pengembangan tahap berikutnya, sebagaimana disinggung dalam pertemuan, akan menentukan tempo investasi lanjutan. Publik berhak mengikuti apakah target fisik dan nonfisik bergerak seiring, termasuk soal koordinasi antarlembaga.
- Kemajuan kawasan inti pemerintahan
- Kesiapan infrastruktur pendukung
- Rencana pengembangan tahap berikutnya
- Pengawasan capaian, anggaran, dan ketepatan sasaran oleh DPR
Secara keseluruhan, pertemuan Basuki Hadimuljono dan Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jalur komunikasi antara otorita pelaksana dan pimpinan DPR. Dengan penegasan pengawasan lapangan, isu pembangunan IKN diharapkan tetap berada pada koridor rencana dan akuntabilitas anggaran yang dapat dipantau masyarakat luas, termasuk di Riau.
Sumber: Sindo News.