Upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan migran (TPPM) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aparat di tingkat pusat. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, Slamet Wahyuni, menegaskan bahwa deteksi paling awal justru sering muncul dari lingkungan RT dan RW. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan berbagi informasi Wargaku Intelku (Wartel) di Tangerang, Kamis, 2 September 2026, dan relevan dicermati warga di berbagai daerah, termasuk Pekanbaru dan Riau yang turut menghadapi arus migrasi serta risiko penipuan lintas negara.
Forum Wartel menghadirkan jajaran Rudenim Jakarta, pengurus RT/RW, Lurah Kalideres, perangkat daerah terkait, serta perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang. Agenda tersebut diposisikan sebagai jembatan komunikasi antara rumah detensi dan masyarakat, bukan sekadar pertemuan formal.
Peran lingkungan paling bawah tidak boleh diremehkan
Slamet Wahyuni meminta warga tidak menganggap sepele fungsi RT dan RW. Dari tingkat kelurahan dan rukun tetangga, berbagai potensi masalah yang melibatkan warga negara asing (WNA), pengungsi, hingga praktik TPPO dan TPPM dapat dikenali lebih cepat sebelum berkembang menjadi kasus besar.
Menurutnya, keberadaan orang asing di suatu kompleks atau kampung bukan hal yang boleh dilupakan begitu saja. Masyarakat perlu memahami pola aktivitas mencurigakan, alur pelaporan, serta batasan wewenang agar penanganan tetap berada di jalur hukum yang benar.
Wartel diperluas agar informasi sampai ke karang taruna
Kegiatan Wartel dijelaskan sebagai sarana memperkenalkan tugas dan fungsi Rudenim sekaligus membangun saluran komunikasi dua arah. Pada tahun sebelumnya, forum serupa pernah digelar di lingkungan Rudenim Jakarta. Tahun ini lokasi dipindah ke luar kantor agar jangkauan peserta lebih luas dan tidak berhenti pada acara seremonial.
Slamet berharap materi yang diterima pengurus lingkungan diteruskan kepada warga, karang taruna, dan kelompok sosial lainnya. Ia menekankan pentingnya saling menjaga serta menjadikan sosialisasi di tingkat RT/RW sebagai keluaran nyata dari pertemuan Wartel.
Kondisi deteni dan sejumlah kasus melibatkan WNA
Dalam pemaparan kondisi terkini, Rudenim Jakarta mencatat sekitar 255 deteni yang menempati ruang detensi. Sebagian di antaranya merupakan WNA yang tersangkut perkara hukum dan dititipkan oleh aparat penegak hukum.
Contoh yang disebut mencakup penanganan warga negara China terkait kasus judi daring yang dititipkan Bareskrim, termasuk seorang WN China yang ditangkap di Solo dalam perkara sejenis. Ada pula titipan WNA terkait penipuan daring di Batam; karena wilayah kerja terkait, penanganan lanjutan diarahkan ke Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Rangkaian itu digambarkan sebagai potret perkembangan kasus yang melibatkan orang asing di berbagai kota.
- Deteksi dini melalui RT/RW dan perangkat kelurahan
- Sosialisasi berjenjang hingga karang taruna dan kelompok warga
- Pemahaman bahwa aktivitas WNA di lingkungan perlu diawasi secara proporsional
- Koordinasi dengan imigrasi dan penegak hukum bila muncul indikasi TPPO atau TPPM
Mengapa isu ini penting bagi pembaca di Riau
Meski forum berlangsung di Tangerang, substansi peringatan itu bersifat nasional. Pekanbaru dan wilayah Riau secara umum merupakan simpul pergerakan orang, pendidikan, dan ekonomi yang tidak steril dari risiko penipuan daring, perekrutan kerja ilegal, maupun penyelundupan migran. Kesadaran warga di tingkat tetangga menjadi lapisan pertama sebelum kasus masuk ranah penyidikan.
Dengan memahami tugas Rudenim dan jalur pelaporan yang benar, masyarakat diharapkan tidak abai sekaligus tidak main hakim sendiri. Informasi dari pengurus lingkungan yang aktif dapat mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan orang dan penyelundupan migran.
Sebagai penutup, pesan Kepala Rudenim Jakarta menggarisbawahi kolaborasi: aparat menjalankan fungsi detensi dan penegakan aturan keimigrasian, sementara RT, RW, dan warga menjadi mata serta telinga di lapangan. Sinergi itu dinilai krusial agar pencegahan TPPO dan TPPM berjalan lebih dini, terukur, dan berkelanjutan di seluruh daerah.
Sumber: Sindo News.