Peringatan tegas soal ruang digital DFK kembali disampaikan pejabat pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan bahwa ruang daring tidak boleh dibiarkan dikuasai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang mampu menggeser cara berpikir publik. Pesan itu dilontarkan saat membuka Forum Koordinasi Bakohumas di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.
Forum yang mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi DFK serta disrupsi informasi itu menempatkan komunikasi publik sebagai garda depan. Bagi pembaca di Riau dan Pekanbaru, isu ini relevan karena arus berita dan konten media sosial ikut membentuk opini warga setempat setiap hari.
Ruang digital sebagai medan strategis
Menurut Djamari, ruang digital kini menjadi arena yang sangat menentukan pembentukan opini dan pola pikir masyarakat. Siapa yang mampu mengelola arus informasi di dalamnya akan lebih unggul dalam memengaruhi persepsi publik. Sebaliknya, kelengahan membuka celah bagi pihak lain yang membawa agenda merugikan.
Ia menggambarkan ruang digital bagai medan yang bisa dimenangkan siapa saja yang menguasainya. Apabila pemerintah dan jajaran humas tidak aktif, ruang itu akan diisi narasi yang merusak kepercayaan dan memecah kohesi sosial. Peringatan ini ditujukan langsung kepada praktisi hubungan masyarakat di kementerian, lembaga, maupun daerah.
Ancaman DFK dan disrupsi informasi
Disinformasi, fitnah, dan kebencian disebut sebagai paket ancaman yang saling terkait. Ketiganya dapat menyebar cepat melalui platform daring, membingungkan publik, dan memicu ketegangan. Disrupsi informasi memperparah situasi karena kecepatan sebaran sering mengalahkan proses verifikasi.
Dalam konteks itu, humas pemerintah dituntut tidak hanya reaktif. Mereka perlu menyiapkan narasi faktual, saluran klarifikasi yang mudah diakses, dan koordinasi lintas instansi agar pesan resmi tidak kalah cepat dari rumor. Pendekatan terpadu dianggap penting agar penanganan DFK tidak berjalan sendiri-sendiri.
Peran humas kementerian dan daerah
Tema forum secara eksplisit menyoroti optimalisasi peran humas K/L dan pemda. Artinya, kapasitas komunikasi publik di tingkat pusat dan daerah harus ditingkatkan bersama. Materi forum diarahkan agar humas mampu membaca pola disinformasi, merespons tepat waktu, dan menjaga kredibilitas lembaga.
Untuk daerah seperti Riau, penguatan humas pemda dan OPD dapat membantu meredam hoaks yang menyinggung isu lokal, layanan publik, atau ketertiban. Tanpa mengada-ada data tambahan, arah kebijakan yang disampaikan Menko Polkam jelas: sinergi komunikasi resmi menjadi kunci menghadapi disrupsi informasi.
- Mengelola arus informasi agar tidak dimanfaatkan pihak berkepentingan
- Menempatkan humas sebagai garda penangkal DFK
- Membangun koordinasi pusat–daerah dalam klarifikasi publik
- Menjaga ruang digital tetap sehat bagi pembentukan opini
Implikasi bagi komunikasi publik di daerah
Meskipun acara berlangsung di Jakarta, substansi peringatan itu menyentuh praktik sehari-hari komunikasi pemerintahan di seluruh Indonesia, termasuk Pekanbaru. Warga dan pemangku kepentingan lokal berhak mendapat informasi yang jernih, sementara aparatur humas perlu siaga terhadap konten yang memuat fitnah atau ujaran kebencian.
Pemerintah, melalui forum seperti Bakohumas, berupaya menyamakan persepsi bahwa penguasaan ruang digital bukan soal sensor semata, melainkan kemampuan menyajikan fakta secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Langkah itu diharapkan mengurangi ruang gerak DFK di tengah masyarakat yang semakin aktif daring.
Dengan penegasan Menko Polkam tersebut, arah kebijakan komunikasi politik dan keamanan digital semakin terang: ruang daring harus dikelola agar tidak menjadi lahan subur disinformasi. Forum Bakohumas menjadi momentum menyegarkan komitmen humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas informasi publik.
Sumber: Sindo News.