Desakan publik terhadap perombakan jajaran Kabinet Merah Putih menguat. Survei nasional Poltracking Indonesia mencatat 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan, angka yang relevan dipantau warga Pekanbaru dan Riau yang merasakan tekanan harga kebutuhan sehari-hari.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR memaparkan temuan itu dalam penjelasan daring, Senin, 31 Agustus 2026. Ia menegaskan mayoritas masyarakat menginginkan evaluasi ulang susunan menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebaliknya, hanya 27,9 persen responden yang menyatakan reshuffle tidak diperlukan. Menurut Hanta, dorongan perombakan terutama muncul karena kinerja sejumlah menteri dinilai belum memuaskan.
Kepuasan publik terhadap kabinet menurun
Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan berada di angka 47 persen. Capaian itu lebih rendah dibanding pengukuran sebelumnya: 67 persen pada Mei 2026 dan 49 persen pada Juli 2026.
Hanta mengaitkan penurunan tersebut dengan kemampuan kabinet menerjemahkan visi serta program prioritas presiden ke dalam kerja nyata di lapangan. Ketika eksekusi dianggap kurang terasa, publik cenderung mendorong perubahan personel.
Ekonomi dan hukum jadi fokus perombakan
Poltracking juga menanyakan bidang mana yang paling layak menjadi perhatian jika reshuffle digelar. Sektor ekonomi menempati urutan teratas dengan 30,8 persen, disusul bidang hukum sebesar 22 persen.
Kepuasan spesifik di ranah ekonomi tercatat hanya 41,8 persen. Sementara kepuasan pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi berada di 48,3 persen. Kedua angka itu memperkuat alasan publik menempatkan ekonomi dan hukum sebagai prioritas perbaikan.
Tekanan biaya hidup di tingkat rumah tangga
Gambaran ekonomi rumah tangga turut memperjelas temperamen survei. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir. Di sisi lain, 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau.
Bagi pembaca di Pekanbaru, temuan nasional ini sejalan dengan perhatian sehari-hari terhadap daya beli dan stabilitas harga. Meski survei bersifat nasional, isu biaya hidup menjadi jembatan yang membuat hasil Poltracking mudah dibaca di daerah.
- 51,9 persen responden menganggap reshuffle perlu
- 27,9 persen menyatakan tidak perlu
- Fokus bidang: ekonomi 30,8 persen, hukum 22 persen
- Kepuasan kabinet keseluruhan: 47 persen
Metode dan cakupan survei Poltracking
Survei nasional digelar pada 14–20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden. Metode yang dipakai adalah stratified multistage random sampling, margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berdasarkan data DPT 2024, dengan stratifikasi jenis kelamin pemilih. Cakupan itu membuat hasil survei dapat dibaca sebagai potret luas opini publik, termasuk wilayah Sumatera yang menjadi rumah bagi pembaca Riau.
Secara keseluruhan, data Poltracking menempatkan kinerja menteri—khususnya di ekonomi dan hukum—sebagai alasan utama mengapa sebagian besar publik mendorong reshuffle Kabinet Merah Putih ke depan. Pemerintah belum secara resmi merespons angka tersebut dalam materi yang dirujuk liputan ini.
Sumber: Liputan6.