Perhelatan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, menjadi sorotan warga Nahdliyin di berbagai daerah, termasuk Riau dan Pekanbaru, setelah Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi rangkaian acara pada Kamis, 27 Agustus 2026. Forum yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu tidak hanya membahas regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memicu perbincangan soal arah organisasi: tetap mandiri dalam kerja keumatan dan kebangsaan, atau semakin dekat dengan orbit kekuasaan.
Tema yang diusung, “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”, memuat semangat mulia. Di balik agenda bahtsul masail, program kerja, dan pemilihan pimpinan, tersimpan pertanyaan lebih dalam tentang watak Nahdlatul Ulama di hadapan negara. Apakah NU akan tampil sebagai kekuatan moral yang mengoreksi kebijakan, atau justru menjadi kekuatan sosial yang mudah ditarik ke dalam logika kekuasaan?
Pembukaan resmi dan makna politis kehadiran negara
Kehadiran kepala negara dalam pembukaan muktamar menegaskan posisi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika nasional. Bagi banyak pengamat, momen tersebut sekaligus menguji jarak kritis yang selama ini menjadi modal moral NU. Semakin dekat elite organisasi dengan pusat kekuasaan, semakin berat menjaga sikap yang tidak sekadar mendukung, melainkan tetap berani menyampaikan kebenaran.
Bagi warga NU di Pekanbaru dan Riau yang mengikuti perkembangan muktamar dari kejauhan, isu ini relevan karena keputusan di tingkat pusat kerap berimbas pada cara cabang dan pengurus daerah menjaga khidmah di tengah masyarakat. Organisasi yang terlalu besar untuk hanya menjadi penonton politik, pada saat yang sama, juga terlalu berharga untuk dijadikan instrumen kekuasaan semata.
Bayang-bayang konsesi dan alarm independensi
Pertanyaan soal independensi bukan lahir dari ruang kosong. Penerimaan konsesi tambang batu bara oleh NU melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sempat memunculkan kontroversi publik. Peristiwa itu menjadi alarm bahwa hubungan dengan negara bisa membuka peluang sumber daya, sekaligus risiko terhadap citra moral organisasi.
Dalam kerangka itu, muktamar dipandang sebagai titik evaluasi. Kepemimpinan baru pasca-Jombang akan dinilai dari kemampuan menjaga fokus pada kerja keumatan, pendidikan, dan kemaslahatan sosial, tanpa mengorbankan marwah yang selama ini menjadi identitas NU. Marwah di sini bukan soal kehormatan simbolik atau seberapa ramai pejabat hadir di podium, melainkan keteguhan berkata benar meski pesan itu tidak selalu menyenangkan penguasa.
Gravitasi kekuasaan dan ujian marwah organisasi
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki daya tarik mirip gravitasi. Elite, ormas, hingga lembaga keagamaan sering tertarik mendekati pusat keputusan. Dekat dengan kekuasaan memudahkan akses, tetapi sering melemahkan jarak kritis. Ketika jarak itu hilang, organisasi cenderung bergeser dari pengontrol moral menjadi pendukung yang sulit bersuara berbeda.
Refleksi yang mengemuka menjelang dan selama Muktamar ke-35 justru menempatkan marwah sebagai ukuran utama. NU digambarkan berdiri di persimpangan: menjadi penyeimbang yang menjaga etika publik, atau masuk lebih dalam ke dalam arus kepentingan jangka pendek. Pilihan itu akan terbaca dari arah program, gaya kepemimpinan, dan cara organisasi merespons kebijakan kontroversial di masa depan.
Agenda regenerasi dan harapan warga Nahdliyin
Selain isu kekuasaan, muktamar tetap membawa agenda klasik yang dinanti: regenerasi, penyusunan program, serta bahtsul masail yang menjawab persoalan umat. Substansi tema khidmah untuk kemaslahatan bangsa hanya akan berarti bila diterjemahkan ke dalam kerja nyata—pelayanan pendidikan, penguatan ekonomi warga, dan peran kebangsaan yang tidak partisan secara sempit.
- Menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan tanpa mengisolasi diri dari negara.
- Memperkuat kerja keumatan dan sosial di daerah, termasuk basis NU di Riau.
- Menjadikan marwah sebagai kompas saat berhadapan dengan konsesi dan fasilitas pemerintah.
- Memastikan kepemimpinan baru fokus pada kemaslahatan, bukan sekadar kedekatan politik.
Bagi pembaca di Pekanbaru, rangkaian Muktamar NU ke-35 di Jombang pantas diikuti sebagai barometer arah ormas keagamaan terbesar di tanah air. Hasil forum hingga 31 Agustus 2026 nanti akan memperlihatkan apakah NU mampu menjaga marwah sambil memperkaya khidmah, atau justru semakin sulit keluar dari bayang-bayang kekuasaan yang selalu menggoda.
Pada akhirnya, ujian terbesar bukan hanya siapa yang terpilih memimpin, melainkan apakah organisasi ini tetap sanggup menjadi suara keumatan dan kebangsaan yang merdeka. Independensi bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan menolak dikendalikan sepenuhnya oleh logika kuasa.
Sumber: Sindo News.