Pertemuan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu (26/8/2026), menegaskan tiga agenda prioritas Kementerian Sosial. Fokus pembahasan mencakup percepatan penanganan bencana, pengembangan Sekolah Rakyat, serta program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Isu-isu ini relevan bagi daerah rawan bencana di Sumatera, termasuk Riau, yang membutuhkan kesiapan logistik nasional yang lebih tangguh.
Percepatan tanggap darurat lewat logistik dan anggaran
Agus Jabo menekankan bahwa kunci tanggap darurat adalah kecepatan. Ia mendorong penguatan kesiapan logistik sekaligus dukungan anggaran agar kebutuhan warga terdampak bisa dipenuhi tanpa penundaan berarti.
Pengalaman penanganan di Nusa Tenggara Timur menjadi contoh konkret. Distribusi dari gudang pusat sempat terhambat cuaca dan transportasi, sehingga Kemensos memilih membeli kebutuhan logistik dari lokasi yang lebih dekat dengan pengungsian. Pendekatan serupa dinilai penting untuk memangkas waktu tempuh bantuan.
Rachmat Pambudy merespons bahwa kebutuhan penanganan bencana akan dikaji secara teknis bersama Kemensos sebelum masuk mekanisme pengajuan formal. Koordinasi lanjutan juga mencakup penanganan di Aceh dan Flores, termasuk masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga terkait.
Kapasitas Sekolah Rakyat dan perencanaan fasilitas
Agenda kedua menyoroti Sekolah Rakyat yang kapasitasnya terus bertambah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan itu berimbas pada kebutuhan ruang kelas, asrama, tenaga guru, serta dukungan operasional sehari-hari.
Kepala Bappenas mengingatkan agar pemanfaatan fasilitas dipikirkan sejak tahap awal. Keberlanjutan penggunaan asrama dan sarana pendukung harus jelas agar investasi infrastruktur tidak sia-sia setelah program berjalan.
Integrasi permakanan lansia dan disabilitas dengan MBG
Pembahasan ketiga terkait program permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Agus Jabo menyampaikan rencana menyinergikan program tersebut dengan Makan Bergizi Gratis agar kesinambungan layanan dan akuntabilitas lebih terjaga.
Rincian integrasi masih akan dibahas mendalam, mulai dari aspek regulasi, mekanisme pelaksanaan, hingga koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini diharapkan menyelaraskan dua jalur program gizi tanpa tumpang tindih di lapangan.
Hadirin pertemuan dan implikasi koordinasi pusat
Dari sisi Kemensos, pertemuan dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Kepala Biro Perencanaan Cecep Sulaeman, serta tenaga ahli Andy Kurniawan, Agustinus Budi Prasetyohadi, Alif Kamal, dan Dardo Prasetyo. Bappenas diwakili Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tirta Sutedjo.
Bagi pembaca di Pekanbaru dan Riau, hasil koordinasi pusat ini penting dipantau karena skema logistik kebencanaan dan program sosial nasional biasanya menjadi rujukan daerah saat menghadapi karhutla, banjir, atau perluasan layanan pendidikan dan gizi. Kejelasan anggaran serta tata kelola fasilitas akan menentukan seberapa cepat bantuan sampai ke masyarakat.
Ketiga agenda tersebut menandai upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan layanan sosial yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. Tindak lanjut teknis antara Kemensos dan Bappenas akan menentukan bentuk dukungan konkret pada tahap berikutnya.
Sumber: Liputan6.