Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa praktik politik dan demokrasi di Indonesia harus berpijak pada suara rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026), momentum yang juga relevan bagi pemilih di daerah seperti Pekanbaru dan Riau yang menuntut wakil rakyat lebih peka terhadap kebutuhan warga.
Acara dibuka Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menghadirkan tokoh nasional serta akademisi. Mantan Wakil Presiden RI Boediono hadir sebagai keynote speaker, sementara pembahasan diisi pakar dari berbagai bidang agar perayaan usia partai tidak hanya seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi kebijakan.
Momentum seperempat abad untuk mendengar, bukan monolog
Ibas menilai usia 25 tahun Partai Demokrat menjadi kesempatan memperluas masukan dari pakar, akademisi, dan tokoh bangsa. Ia mengingatkan ekspektasi publik terhadap lembaga perwakilan: politisi diharapkan lebih banyak menyimak ketimbang mendominasi pembicaraan.
“Biasanya kami di parlemen itu diharapkan oleh publik untuk lebih banyak mendengar. Karena kalau politisi banyak bicara, katanya omon-omon,” ujar Ibas dalam forum tersebut. Gagasan ini menegaskan bahwa legitimasi politik tumbuh dari kemampuan menangkap keluhan dan harapan masyarakat, termasuk isu yang kerap muncul di daerah.
Isu bangsa saling terkait, tak bisa dipandang sepotong
Menurut Ibas, tantangan nasional tidak cukup dibaca dari satu sudut. Demokrasi, ekonomi, kesejahteraan, geopolitik, hubungan internasional, dan lingkungan hidup saling memengaruhi. Pendekatan terpisah-pisah dinilai berisiko menghasilkan kebijakan yang timpang.
Karena itu, sarasehan dirancang lintas tema. Hikmahanto Juwana mengulas geopolitik dan hubungan internasional; Hermanto Siregar membahas ekonomi dan pembangunan; Yenny Wahid, Siti Zuhro, serta Greg Barton menelaah politik dan demokrasi. Keragaman narasumber dimaksudkan agar fraksi dan kader memperoleh peta masalah yang lebih utuh sebelum merumuskan sikap di parlemen.
AHY buka forum, Boediono jadi penutur utama
Pembukaan oleh AHY menandai arah internal partai yang ingin menempatkan diskusi substantif di pusat peringatan milad. Kehadiran Boediono sebagai keynote speaker memperkuat nuansa kebijakan publik: pengalaman pemerintahan dan stabilitas ekonomi menjadi rujukan saat partai meninjau ulang peran di tengah dinamika politik nasional.
Bagi pembaca di Riau, rangkaian diskusi semacam ini penting dipantau karena keputusan di tingkat pusat—mulai fiskal, investasi, hingga tata kelola lingkungan—berimbas pada daerah. Tanpa mengada-ada data lokal di forum itu, prinsip “mendengar rakyat” yang diusung Ibas tetap menjadi tolok ukur yang bisa diuji publik Pekanbaru terhadap kinerja wakil dan partai di daerah pemilihan.
Refleksi demokrasi dan harapan publik daerah
Penegasan Ibas soal demokrasi berbasis kepentingan rakyat menempatkan partai pada posisi harus membuktikan konsistensi antara retorika dan kerja legislasi. Publik menilai bukan hanya dari perayaan ulang tahun, melainkan dari kemampuan menyaring aspirasi menjadi kebijakan yang terukur.
- Parlemen didorong memperbanyak ruang dengar pendapat yang bermakna.
- Isu ekonomi, geopolitik, dan lingkungan dibahas dalam satu kerangka utuh.
- Kader dan fraksi diharapkan membawa masukan pakar ke proses legislasi.
Dengan format sarasehan yang melibatkan akademisi dan tokoh lintas generasi, Partai Demokrat menampilkan upaya mengevaluasi cara berpolitik setelah seperempat abad. Apakah arah itu berlanjut pada kerja konkret di DPR dan di daerah, akan menjadi catatan pemilih pada periode politik berikutnya.
Sebagai penutup, pesan inti forum tersebut jelas: politik yang sehat menuntut kerendahan hati untuk menyimak. Di Jakarta pesan itu dilontarkan; di Pekanbaru dan wilayah Riau lainnya, warga dapat menjadikannya standar untuk menilai sejauh mana representasi politik benar-benar dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Sumber: Sindo News.