Konferensi TAC ASEAN yang digelar Kementerian Luar Negeri bersama President University menjadi ruang akademik untuk meninjau lima dekade Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Acara di Cikarang, Bekasi, menempatkan prinsip perdamaian kawasan dalam kerangka ASEAN Community Vision 2045, tema yang relevan bagi publik di Riau yang hidup di wilayah perbatasan dan koridor kerja sama lintas negara.
Latar penyelenggaraan dan mitra akademik
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu, menyelenggarakan ASEAN-ID Academic Conference on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia bekerja sama dengan President University. Forum berlangsung di Auditorium Charles Himawan, kampus President University, Cikarang, Jawa Barat, sebagai rangkaian peringatan 50 tahun penandatanganan TAC.
Tema resmi konferensi menekankan perjalanan setengah abad TAC di ASEAN sekaligus penguatan norma kawasan agar sejalan dengan ASEAN Community Vision 2045. Pendekatan akademik dipilih agar diskusi tidak berhenti pada seremoni, melainkan menghasilkan telaah yang dapat dipakai peneliti, diplomat, dan pusat studi.
Peserta dan jejaring kajian kawasan
Hadir duta besar serta perwakilan negara-negara ASEAN dan negara mitra yang berkedudukan di Jakarta, utusan Sekretariat ASEAN, pusat studi ASEAN dari sejumlah perguruan tinggi Indonesia, akademisi, dan peneliti. Komposisi itu menjadikan forum sebagai tempat bertukar sudut pandang sekaligus mempererat jejaring riset kerja sama regional.
Bagi pembaca di Pekanbaru dan Riau, kehadiran pusat studi kampus nasional dalam forum semacam ini mengingatkan pentingnya kapasitas akademik daerah dalam memantau isu ASEAN. Norma nonintervensi, penghormatan kedaulatan, dan penyelesaian damai sengketa berimbas pada stabilitas perdagangan serta mobilitas orang di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Sejarah penandatanganan TAC di Bali
TAC ditandatangani di Bali pada 24 Februari 1976, saat Asia Tenggara masih diliputi tekanan politik, persaingan ideologi, dan sisa-sisa konflik. Dokumen itu merumuskan cara negara-negara di kawasan saling berhubungan tanpa mengandalkan ancaman militer sebagai alat utama diplomasi.
Lima puluh tahun berselang, prinsip utama perjanjian tetap dirujuk: penghormatan terhadap integritas teritorial, nonintervensi urusan dalam negeri, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan. Konferensi menempatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai fondasi yang masih bekerja di tengah dinamika geopolitik baru, termasuk persaingan pengaruh di Indo-Pasifik dan kebutuhan menjaga sentralitas ASEAN.
Relevansi menuju ASEAN Community Vision 2045
Diskusi di Cikarang mengaitkan warisan TAC dengan sasaran jangka panjang komunitas ASEAN hingga 2045. Norma yang lahir dari traktat dipandang perlu diperkuat agar kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan politik-keamanan tidak goyah ketika kawasan menghadapi krisis lintas batas, ketegangan maritim, atau tekanan rantai pasok global.
Para peserta menekankan bahwa peringatan 50 tahun bukan sekadar nostalgia diplomatik. Evaluasi akademik terhadap penerapan TAC diharapkan memberi masukan bagi perumusan kebijakan luar negeri dan pengayaan kurikulum studi ASEAN di kampus-kampus Indonesia, termasuk yang melayani mahasiswa dari Sumatera dan Riau.
- Penghormatan integritas teritorial antarnegara anggota dan mitra
- Prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri
- Penolakan ancaman serta penggunaan kekuatan dalam hubungan regional
- Penguatan norma ASEAN sejalan Visi Komunitas 2045
Dengan menutup rangkaian diskusi, konferensi menegaskan bahwa TAC tetap menjadi rujukan perilaku negara di Asia Tenggara. Bagi masyarakat Riau, pemahaman atas norma tersebut membantu membaca arah kerja sama kawasan yang memengaruhi investasi, pendidikan, dan stabilitas wilayah pesisir serta perbatasan.
Pemerintah dan kalangan kampus diharapkan terus membuka ruang kajian serupa agar generasi muda memahami bahwa perdamaian regional dibangun lewat komitmen tertulis yang diuji sepanjang lima dekade, bukan hanya lewat pernyataan politik sesaat.
Sumber: Sindo News.